KOMODOPOS.com-RUTENG-
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santu Agustinus Cabang Ruteng menegaskan pernyataan sikap
menyikapi dinamika politik pilkada 2020 yang kini tengah menggelinding. Sikap tegas PMKRI Cabang Ruteng ini menyoroti secara khusus pilkada di dua kabupaten, Manggarai dan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Fokus telaahan PMKRI Cabang Ruteng menyasar soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat dalam pusaran kepentingan politik kandidat tertentu.

PMKRI Cabang Ruteng menegaskan, kebebasan dalam berdemokrasi menjunjung tinggi hak suara (hak memilih han dipilih) serta hak berpendapat bagi setiap warga negara. Namun PMKRI Ruteng mensinyalir dinamika yang dibangun dalam proses kontestasi
pilkada tahun 2020 khususnya di kabupaten Manggarai (pra pemilihan september mendatang) mencedrai hakikat demokrasi. Sebab tidak berjalan sesuai dengan syarat demokrasi serta aturan perundang-undangan.

PMKRI Ruteng menyebutkan, bukti pencederaan hakikat demokrasi itu di kabupaten Manggarai, pertama,
masyarakat kabupaten Manggarai dikejutkan dengan kasus netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyeret nama sekretaris RSUD Ben Mboi Ruteng yang berinisial MK.

Seperti dilansir dari media Sepang Indonesia.com, Rabu (5/2/2020) bahwa Sekretaris RSUD Ben Mboi Ruteng yang berinisial MK yang berstatus Aparatur Sipil Negara, diduga melakukan intimidasi terhadap Min (24) salah satu pegawai di RSUD Ben Mboi Ruteng. Intimidasi yang dilakukan oleh MK terhadap korban, dengan maksud agar korban memilih, mendukung, dan mencoblos salah satu cabup dan cawabup di kabupaten Manggarai untuk periode 2020-2024.

Kedua, temuan tidak netral 7 Aparatur Sipil Negara di kabupaten
Manggarai oleh Bawaslu kabupaten Manggarai. Dilansir dari Media Indonesia, Sabtu (8/2/2020) bahwa 7 ASN itu diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta beberapa regulasi lainnya. 7 ASN tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara yang masih aktif dan beberapa di antaranya adalah pejabat struktural lingkup pemkab Manggarai yang berinisial KJ, HG, HN, AG, MK, RS, dan LS.

“Menurut kami, kedua persoalan ini merupakan bukti kegagalan dalam
memahami dan menerapkan hakikat atau nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Lebih ironis lagi karena pelakunya adalah oknum Aparatur Sipil Negara. Praktik-praktik seperti ini sangat tidak layak dipertontonkan kepada masyarakat. Sebab hal tersebut melacuri nilai-nilai demokrasi. Kami menduga bahwa hal ini dilakukan secara sengaja dan terencana oleh oknum￾oknum yang rakus dan haus akan jabatan, apalagi dibawah tekanan tertentu, lalu kehilangan nalar kritis, berpola pikir kerdil, sehingga kemudian dipakai segala cara yang tidak layak”, tulis PMKRI Cabang Ruteng yang filenya dikirim ke Komodopos.com Senin (10/2) oleh Presidium Germas PMKRI Ruteng, Heri Mandela.

PMKRI Ruteng menambahkan, dua kasus ini merupakan representasi sikap seorang ASN yang secara sadar dan dengan tahu dan mau menentang asas netralitas Aparatur Sipil Negara. Padahal, netralitas ASN jelas-jelas diatur dalam UU pilkada agar ASN tidak boleh memihak, atau bebas. Sebab seperti yang dikatakan oleh Nuraida Mokhsen bahwa Aparatur Sipil Negara mengandung arti impartiality, yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Demikianpun Marbun yang mengatakan bahwa netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atu tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik.

PMKRI tegaskan, keterlibatan beberapa para ASN dalam politik praktis menuju pilkada pada september mendatang, sangat jelas telah mengangkangi regulasi yang ada. Landasan hukum tentang ASN telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan, Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Netralitas ASN juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

“Persoalan di atas merupakan gejala buruk yang muncul menjelang puncak kontestasi pilkada pada September nanti. Apabila tidak ditindak secara tegas dan cepat maka besar kemungkinan persoalan lain akan menyusul”, kata PMKRI Ruteng.

Pernyataan Sikap

Sehubungan dengan itu, PMKRI
Cabang Ruteng Santu Agustinus menyatakan sikap

1. Menghimbau seluruh masyarakat Manggarai dan Manggarai Barat agar tetap waspada serta sama-sama menolak dan mencegah politik sara, kampanye hitam, hoax, dan lain-lain yang dapat merusak proses Pilkada serentak tahun 2020.

2. Mendesak pihak berwenang (KPU dan Bawaslu) agar menangkap oknum￾oknum Aparatur Sipil Negara yang telah terbukti melanggar perintah undang-undang Pilkada serentak tahun 2020 untuk kemudian dapat ditindak secara tegas oleh lembaga yang berwenang.

3. Mengajak seluruh masyarakat Manggarai dan Manggarai Barat agar sama￾sama merawat nilai-nilai demokrasi melalui berpolitik secara sehat dalam kontestasi Pilkada kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat tahun 2020.

4. Menghimbau seluruh masyarakat Manggarai dan Manggarai Barat agar segera melapor ke pihak yang berwenang manakala ada temuan-temuan aktivitas proses berpolitik yang tidak sesuai dengan petunjuk demokrasi

5. Menghimbau pihak berwenang (KPU dan Bawaslu) agar lebih represif dan utamakan langkah preventif dalam menyukseskan pilkada serentak 2020 di kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat.

Pernyataan Sikap ini ditandatangani oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Ruteng, Ignasius Padur dan Sekjen
Karolina Kurnia Wati, Senin (10/2). *(Robert Perkasa).

KOMODOPOS.com-LABUAN BAJO-Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Puskesmas Benteng menggelar kegiatan lokakarya mini lintas sektor demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah itu. Lokakarya ini digelar hari ini, Senin (10/2) di Kantor Puskesmas Benteng, desa Golo Pongkor, kecamatan Komodo, kabuoaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Hadir dalam kegiatan ini, Sekcam Komodo, Yohanes R.Gampur,
utusan Dinas Kesehatan kabupaten Manggarai Barat, Maria I.S.Astuti Rodriques, fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM tingkat kabupaten dan utusan BKBN,

Peserta yang hadir dalam Lokakarta ini para kader Posyandu, Ketua Desa Siaga, 7 kepala desa wilayah kerja Puskesmas Benteng, yakni kepala desa Golo Mori, desa Warloka, desa Tiwu Nampar, desa Golo Pongkor, desa Pantar, desa Compang Longgo dan desa Macang Tanggar, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan para kepala sekolah di wilayah kerja Puskesmas Benteng.

Dalam sambutannya, Kepala Puskesmas Benteng, Valentinus Hibur, Amd.Kep menjelaskan kegiataan lokarkarya triwulan I digelar untuk membahas berbagai program kerja Puskesmas Benteng untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

“Kita ingin membangun kerja sama lintas sektoral demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Benteng”, ujar Valens.

Ia mengatakan, lokakarya ini juga diselenggarakan guna mendapatkan masukan, usul saran daripada pihak terkait supaya dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada. Ia menyebut contoh kesehatan ibu hamil dan anak-anak balita.

Valens mengajak para ibu hamil agar mereka melahirkan di fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah.

“Kami juga sangat mengharaokan komitmen pemerintah desa untuk menyediakan mobil ambulance desa agar para pasien cepat tertolong mengingat kondisi geografis wilayah selatan kecamatan Komodo. Masih ada beberapa desa yang sulit dijangkau kendaraan, terutama saat musim hujan”, terang Valens.

Dijelaskan pula, Puskesmas Benteng membangun kerjasama dengan pemerintah desa dan sejumlah pengusaha di tingkat desa, khususnya yang memiliki armada angkutan pedesaan di desa masing-masing supaya dapat membantu ibu-ibu hamil yang hendak melahirkan di fasilitas kesehatan yang tersedia.*(Robert Perkasa)

(Catatan Komodopos.com di Hari Pers Nasional 9 Februari 2020/Bagian-2)

KOMODOPOS.com-LABUAN BAJO-Desa Tiwu Nampar dan Warloka. Dua dari 8 desa yang terbentang di kawasan selatan kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Kedua desa tersebut terpapar derita tak menentu, belum dijangkau/dialiri listrik dan sinyal handphone. Jaringan listrik dan komunikasi (telkomsel dan sejenisnya) tidak ada di sana. Dua kebutuhan tersebut sangat dirindukan oleh warga yang tinggal di kampung Cumbi, Kenari, Warloka pesisir pantai selatan desa Warloka, kampung Mbuhung 1, Mbuhung 2, Mejer, Polo, Kaca, Lambur, di desa Tiwu Nampar. Hal yang sama juga dirindukan oleh warga yang tinggal di kampung Nalis desa Macang Tanggar.

Warga di beberapa kampung tersebut terpaksa naik-turun bukit bahkan panjat pohon mencari titik-titik sinyal HP. Untuk penerangan malam hari, ada yang menggunakan mesin jenset (bagi yang mampu) tapi lebih banyak yang masih menggunakan lampu tempel minyak tanah. Jaringan listrik baru sampai di kampung Lemes, desa Macang Tanggar.

Padahal kawasan selatan Komodo ini tidak seberapa jauh dari Labuan Bajo, ibukota kabupaten Manggarai Barat. Menuju dua desa itu hanya butuh waktu paling lama 20 menit.

Warga kampung Cumbi, Aleks Hagul (60) mengaku, untuk mendapatkan sinyal “satu balok” saja susah setengah mati.

“Di rumah saya sinyal hanya bisa dapat di pohon Johar ini. Saya punya HP biasanya gantung di pohon ini agar bisa tangkap sinyal. Itupun satu balok saja. Dan kalau sinyal sudah ada, tidak boleh bergerak ke sana kemari saat telpon”, ungkap Aleks Hagul.

Maksimus. Papi (50) warga kampung Cumbi dalam kesempatan berbeda jugs mengungkapkan hal senada. Betapa sulitnya ia dan warga yang lain di kawasan itu mendapatkan sinyal HP. “Kami bisa mendapatkan berbagai informasi melalui HP android kalau kami keluar dari kawasan ini”, tuturnya.

Ruas Jalan Cumbi – Kenari

Infrastruktur jalan & Jembatan

Akses menuju wilayah dua desa tersebut dan kawasan selatan kecamatan Komodo umumnya ada tiga jalur. Pertama, dari simpang Nggorang-Tana Dereng-Golo Pongkor-Lemes-Kaca-Mbuhung-Kenari sepanjang 20-an km dari Labuan Bajo, ibukota kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ruas jalan ini mulai diaspalkan saat era kepemimpinan Bupati Drs.Agustinus Ch.Dula. Walau di beberapa titik terjadi kerusakan badan jalan tapi tidak separah yang terjadi sebelumnya.

Kedua, dari Simpang Pede-Nanga Na’e, Mbrata-Mburak-Simpang Lemes sepanjang 7.km. Tiga tahun lalu sudah diaspalkan hingga Mbrata. Tahun 2019 dilanjutkan pengerjaan lapen mulai dari ujung aspal Mbrata hingga simpang Lemes sepanjang 3,5 km. Diberitakan Komodopos.com sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Mabar, Ir.Oktavianus Andi Bona menjelaskan, peningkatan ruas jalan tersebut mwnggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan sebesar Rp 12.537.000.000.

Ketiga, ruas jalan dari simpang Kedondo (Mburak) -Nalis-Cumbi-Kenari. Jalur ketiga ini terhitung paling singkat Akan tetapi kondisi ruas jalan ini sangat memprihatinkan.
Kondisi terparah terjadi ketika musim hujan. Badan jalan berlumpur dan tergenang air hujan setinggi lutut orang dewasa.

Ruas jalan itu hingga kini belum memiliki status. Bukan jalan kabupaten. Tidak jalan provinsi. Ruas jalan “malang” ini terdapat di wilayah administrasi desa Macang Tanggar dan desa Warloka. Ruas jalan ini sangat singkat menghubungkan kawasan selatan kecamatan Komodo dengan kota Labuan Bajo.

Infrastruktur jembatan telah dibangun menghubungkan Labuan Bajo dengan kawasan selatan kecamatan Komodo. Jembatan Nanga Na’e, jembatan Wae Rae, jembatan Wae Galung di desa Macang Tanggar. Jembatan Wae Mese Handel di desa Compang Longgo. Jembatan Wae Dongkong di desa Golo Pongkor. Jembatan Kenari di desa Warloka dan jembatan Soknar di desa Golo Muri.

Komodopos.com mencatat, geliat pembangunan kabupaten Manggarai Barat sepanjang 4 kali pemilu legislatif dan 3 kali pilkada periodesasi 2004-2019 memang terlihat signifikan di beberapa titik.
Infrastruktur jalan, jembatan seperti tersebut di atas kini dinikmati oleh masyarakat di kawasan itu.

Jaringan listrik dan komunikasi baru menjangkaui desa Compang Longgo, desa Golo Pongkor, desa Pantar dan sebagian desa Macang Tanggar. Sedangkan desa Warloka, desa Tiwu Nampar fasilitas publik yang sangat vital itu belum tersedia.

Infrastruktur Pendidikan

Sejumlah infrastruktur pendidikan tersebar di kawasan selatan kecamatan Komodo. SDI Munting Kajang, SMKN 2 Komodo di desa Compang Longgo. SMPK Santu Yosef Freinademetz Sokrutung, SDK Sokrutung di desa Golo Pongkor. SMAN 4 Komodo, SDI Wae Wul, SDN Warloka, di desa Warloka, SDN Lengkong Mbot, SDI Jati Makmur SMP Satap di desa Tiwu Nampar.
SDN Jarak, SMP Satap Jarak, MTS Darul Istikamah Rao,ng, dan SDI Ra”ong di desa Golo Muri dan SMP Muhammadiyah Mburak di Lemes, desa Macang Tanggar.

Puskesmas Benteng di desa Golo Pongkor, kecamatan Komodo

Infrastruktur kesehatan

Baru ada satu Puskesmas, sebagai penopang kesehatan dasar masyarakat di kawasan selatan kecamatan Komodo, yakni puskesmas Benteng yang terletak di desa Golo Pongkor. Puskesmas Benteng adalah salah satu UPTD yang berada langsung dibawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat. Wilayah kerja Puskesmas Benteng mencakup tujuh desa yakni Desa Compang Longgo, Desa Pantar, Desa Golo Pongkor, Desa Macang Tanggar, Desa Tiwu Nampar, Desa Warloka dan Desa Golo Mori.

Selain itu, kawasan selatan Komodo ini merupakan sentra produksi beras, hewan ternak serta komoditi pertanian lainnya. Mayoritas warganya bermata pencaharian petani.

Sebagaimana warga di desa lain, HP bagi mereka tidak lagi dilihat sebagai barang mewah melainkan suatu kebutuhan. Sarana penting untuk berkomunikasi/berbagi informasi dengan dunia luar. *(Robert Perkasa) bersambung

KOMODOPOS.com-ENDE-
Marga/Sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santu Yohanea Don Bosco Cabang Ende dilaporkan rusak parah akibat tertimpa phon mangga yang tumbang diterjang angin kencang, Minggu siang tadi (9/2) pukul 11.40 Wita.

Ketua Termandat PMKRI Cabang Ende, Rafael Patomer bersama Persidium Gerakan Kemasyarakatan, Ferdinandus G. Koten melaporkan kronologis kejadian ini langsung dari TKP, jalan Wirajaya No.1 Ende, kabuoaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Beruntung, Rafael Patomer yang berada di dalam Marga saat kejadian ini selamat.

“Kejadian ini, terjadi pada hari ini Minggu ( 9/2) pukul 10.40 wita.
Marga rusak parah setelah tertimpa pohon mangga akibat angin kencang yang menerjang kota Ende. Pohon mangga yang tumbuh di belakang Marga tumbang ke arah Marga. Bersyukur tidak ada korban jiwa”, kata Rafael yang dikonfirmasi Komodopos.com dari Labuan Bajo melalui handphon selulernya.

Rafael menambahkan, akibat kejadian ini, ruangan Sekjen PMKRI Ende, , dapur, ruang tidur wanita, dan kamar Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende hancur total.. Atap senk dan kerangka kayu jebol.

Peristiwa ini terjadi di saat Ketua Presidium dan sejumlah kader PMKRI Ende sedang mengikuti Kongres dan MPA PMKRI di Ambon.*(Robert Perkasa)

(Catatan Komodopos.com di Hari Pers Nasional 9 Februari 2020/Bagian-1)

KOMODOPOS.com-LABUAN BAJO-Di Hari Pers Nasional ke-74 yang diperingati hari ini, Minggu, 9 Februari 2020, Komodopos.com mengungkapkan rangkuman berbagai fakta hasil liputan jurnalistik kami sebelumnyai di kawasan selatan kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Hasil liputan tersebut disajikan secara bersambung. Kami awali dari dusun kecil ini, Ra’ong, desa Golo Muri.

RA’ONG. Satu dari 10 anak kampung yang terletak di desa Golo Muri, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Dusun terpencil yang gelap gulita. Mempeihatinkan. Warga di dusun ini merindukan sarana kesehatan seperti Polindes, jalan aspal dan penerangan listrik.

Mantan Kepala Desa Golo Muri, Bapak Muhamad Said G ketika berbincang dengan Komodopos.com di kampung Ra’ong menjelaskan kondisi umum tentang kesulitan yang dialami warga dusun ini. Disebutkan, bila ada warga setemoat yang menderita sakit atau ibu hamil yang hendak partisi, terpaksa jalan kaki sepanjang 7 km guna mendapat pelayanan kesehatan di Polindes yang ada di ibukota desa Golo Muri. Kondisi terparah tatkala musim hujan. Sebab infrastruktur jalan dari dan menuju dusun itu belum memadai. Jaringan listrik juga belum ada di kawasan tersebut.

“Di masa kepemimpinan saya, kami telah mengerjakan telford ruas jalan dari kampung Lo’ok sampai kampung Ra’ong sepanjang 2 km bersumber dari dana PPIP tahun 2014/2015 sebesar Rp 250.000.000,” ujarnya.

Ia melanjutkan, nasyarakat di desa Golo Muri sangat membutuhkan infrastruktur jalan aspal, sarpas kesehatan dan listrik Ia mengaku, laju pembangunan di desa Golo Muri berjalan lambat karena kondisi infrastruktur jalan yang sangat buruk. Masih jauh dari hatapan warga.

Fasilitas pendidikan jauh lebih baik. Ada 4 lembaga pendidikan dasar dan menengah sudah dibangun di desa Golo Muri. Adalah SDN Jarak, SMP Satap Jarak, MTS Darul Istikamah Rao,ng, dan SDI Ra”ong. Selain itu sudah ada sarana komunikasi Tower Telkomsel yang dikerjakan tahun 2015 silam dan Jembatan Soknar yang diresmikan tahun 2018.

Desa Golo Muri terletak di perbatasan kecamatan Sano Nggoang dan kecamatan Komodo. 30 km arah selatan kota Labuan Bajo, ibukota kabupaten Manggarai Barat.

Desa ini terdiri dari beberapa anak kampung Jarak, Tao, Soknar, Nggoer, Lo’ok, Lenteng, Ra’ong (1), Ra’ong (2), Mengge dan Wae Nepa. Ke-10 kampung tersebut, menopang Desa Golo Muri yang letaknya jauh terpencil dari desa-desa lain di kecamatan Komodo.

Bentangan alam savana nan hijau dengan topografi berbukit-bukit membuat mata enggan terpejam tatkala Anda menyusuri kawasab ini.
Desiran ombak putih sepanjang pantai Soknar seolah olah menyapa Anda di pintu gerbang memasuki wilayah desa Golo Muri.

Panorama sunset senja hari merah menawan di atas selat Molo. Menggoda sejauh mata memandang. Menyusuri padang savana, berbukit dan berkelok-kelok mulai dari Kenari-Soknar sepanjang 12 km. Anda harus berjibaku di jalan bebatuan dan belepotan kerikil dan lumpur.

Àda dua jalur yang bisa dilitasi menuju wilayah ini. Ruas jalan Simpang Nggorang-Tanadereng-Sokrutung-Roang-Translok-Lemes-Mbuhung-Kenari. sudah diaspalkan Namun di beberapa titik terdapat kerusakkan.

Sedangkan dari Kenari – Golo Muri baru telford. Jalur alternatif yang paling singkat menuju desa ini melalui Simpang Pede-Nanga Nae-Mbrata-Mburak-Nalis-Cumbi-Kenari-Golo Muri. Lapen sudah sampai di Mbrata. Namun kondisinya sangat buruk, terutama musim hujan.

Tahun Anggaran 2019, Dinas PUPR Mabar gelontorkan DAK sebesar Rp 12 M untuk melanjutkan peningkatan ruas jalan ini. * (Robert Perkasa) bersambung

KOMODOPOS.com-LABUAN BAJO-Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tentang dukungan pasangan calon bupati dan Wakil bupati dalam Pilkada Mabar 2020 akan diumumkan menjelang masa injury time. Saat ini, semua berkas pasangan calon yang telah mengikuti proses fit and proper test sudah ada di DPP Partai Gerindra.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra kabuoaten Manggarai Barat, Kode Hanggar mengungkapkan hal itu kepada Komodopos.com melalu Whatsapp, Sabtu malam (8/2/2020).

“SK dari DPP belum keluar Beluml selesai proses Biasanya keluar jelang masa injury time”, kata Koce Janggat.

Ia mengatakan, seharusnya ada 3 pasangan calon yang dipanggil mengikuti proses fit and proper test di DPD Gerindra NTT. Tetapi pasangan Ferdy Pantas-Piet Jemadu cerai di tengah jalan.

“Harusnya yang berpasangan 3(tiga) tapi pasangan pak Ferdi daftar dgn pak Pit Elias Jemadu di tengah jalan ganti pasangan dan tidak ada konfirmasi dengan kami lagi. Jadi kami tidak undang fit and proper”, kata Koce Janggat.

Menurut Koce, yang dipanggil ikut fit and propers test hanya bakal calon yang mendaftar secara berpasangan. Sedangkan Maria Geong dan Sik Sukur mendaftar tidak berpasangan tetapi datang di DPD Gerindra berpasangan.

“Mereka sudah fit and proper test di DPD Gerindra NTT karena datang berpasangan” ujar Koce. *(Robert Perkasa)

KOMODOPOS.com-LABUAN BAJO-Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tentang dukungan pasangan calon bupati dan Wakil bupati dalam Pilkada Mabar 2020 akan diumumkan menjelang masa injury time. Saat ini, semua berkas pasangan calon yang telah mengikuti proses fit and proper test sudah ada di DPP Partai Gerindra.Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra kabuoaten Manggarai Barat, Kode Hanggar mengungkapkan hal itu kepada Komodopos.com melalu Whatsapp, Sabtu malam (8/2/2020).”SK dari DPP belum keluar Beluml selesai proses Biasanya keluar jelang masa injury time”, kata Koce Janggat.

Ia mengatakan, seharusnya ada 3 pasangan calon yang dipanggil mengikuti proses fit and proper test di DPD Gerindra NTT. Tetapi pasangan Ferdy Pantas-Piet Jemadu cerai di tengah jalan.”Harusnya yang berpasangan 3(tiga) tapi pasangan pak Ferdi daftar dgn pak Pit Elias Jemadu di tengah jalan ganti pasangan dan tidak ada konfirmasi dengan kami lagi. Jadi kami tidak undang fit and proper”, kata Koce Janggat.

Menurut Koce, yang dipanggil ikut fit and propers test hanya bakal calon yang mendaftar secara berpasangan. Sedangkan Maria Geong dan Sik Sukur mendaftar tidak berpasangan tetapi datang di DPD Gerindra berpasangan.”Mereka sudah fit and proper test di DPD Gerindra NTT karena datang berpasangan” ujar Koce.

Terpisah, anggota DPRD lMabar dari partai Gerindra, Yosep Suhardi menyebut dua pasangan bakal calon yang telah mengikuti proses fit and proper test di DPD Gerindra NTT.

“Dari Mabarnya paket Maria Geong-Sil Syukur, dan Gusti Teren-Fidelis Sukur”, jawab Yosep Suhardi saat dikonfirmasi Komodopos.com, Minggu pagi (9/2). *(Robert Perkasa)

KOMODOPOS.com-LABUAN BAJO-Kisah tentang perantau anak Mbala-Naga hingga tinggal 3 tahun di negeri Sakura Jepang, rasanya tidak lengkap kalau belum mengetahui siapa itu Sem Gizygoy. Mengapa Sem menekuni usaha jamur tiram di kota Labuan Bajo? Bagaimana ia menekuni usaha tersebut?

“Kalau serius dan tekun, usaha apapun pasti sukses” ungkap Sem Gizygoy kepada penulis ketika berbincang selama 180 menit di rumahnya, depan SPBU Wardun Pasar Baru, Minggu (2/2/2020) kemarin.

Sem Gizigoy kelahiran kampung Mbala-Naga, kecamatan Sano Nggoang, kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 42 tahun silam. Tepatnya pada 16 September 1979. Anak ketiga dari 6 bersaudara. Buah hati pasangan bapak Mahu (78 tahun) dan mama Ojom. Ayah bundanya seorang petani sederhana.

Seperti ditulis penulis pada edisi sebelumnya, Sem Gizygoy meninggalkan kampung halamannya sejak tamat SDK Naga tahun 1988. Ia awalnya merantau ke Bima, NTB. SMP dan SMA di kota Mbojo. Kisah Perjalanan panjang seorang Sem Gizygoy bermula dari lembah kota Bima-Mataram-Bandung-hingga terbang ke kota Yatsuka, Tokyo-Jepang. Dari Jepang kembali lagi ke Indonesia, bekerja di PT Kanzeng, perusahaan Jepang. Dari Semarang kembali ke kota Bima hingga ia menikah dengan Najema, dara manis lembah kota Bima. Kisah asmaranya bersama Najema dirajut sejak masa SMA di kota itu. Sem siswa SMAN 1. Najema siswi SMAN 2 Bima.
Sepulang dari tanah rantau, Sem menikah kemudian tinggal di Bima. Sejak 2014 kembali tanah kelahirannya Manggarai Barat. Memilih kota Labuan Bajo sebagai tempat usahanya hingga sekarang. Dikarunia 2 orang anak laki-laki. Anak sulung kami kini duduk di bangku kelas I SMK Negeri Bima. Anak kedua kelas 3 SDN 2 Labuan Bajo.

Selain menekuni usaha jamur, Sem Gizygoy juga menjual buah-buahan segar. Sem juga ternyata fasih berbahasa Jepang. Sesekali menjadi tourist guide lepas untuk wisawatan dari Jepang yang datang berlibur menikmati alam indah Labuan Bajo dan pulau-pulau di kawasan Taman Nasional Komodo.

Budidaya Jamur Tiram (Halwa Farm Mushroom)

Sem menjelaskan, sejak 2014 memulai debut budidaya jamur tiram di kota Labuan Bajo. Lokasi farm (kebun) jamur tiram ini di depan SPBU Wardun, desa Gorontalo, kecamatan Komodo, Labuan Bajo.
Kini ia menjadi penyedia tunggal jamur pangan ini untuk memenuhi kebutuhan restoran di kota Labuan Bajo.

Setidaknya ada 3 restoran milik bule di kota itu menjadi pelanggan tetap jamur tiram produksi Sem Gizygoy. Harga Jamur tiram Rp 40.000 per kg. Selain restoran, kini ada tambahan permintaan eceran dari kelompok kuliner di Labuan Bajo. Bahkan ia sering melayani orderan dari Ruteng, kabupaten Manggarai.

Meski demikian, ia mengaku menekuni usaha ini dengan keterbatasan. Berbekal ilmu yang diperolehnya selama merantau di negeri Sakura, Jepang, sekian tahun silam, putra Mbala-Matawae ini mengembangkan usaha tersebut apa adanya. Ia mengatakan bahwa proses pembuatan jamur tiram ternyata butuh waktu dan ketekunan. Selama 4 tahun ini, ia masih bekerja secara manual.

Untuk sementara ini bibit jamur dibeli di Lombok dan Sumbawa, NTB karena belum ada di Labuan Bajo. Menurut Sem, bibit jamur sebenarnya bisa dibuat oleh siapa saja karena bahan dasarnya jagung dan sari buah-buahan yang diinkubasi seperti memproduksi tempe.

Lebih lanjut ia menjelaskan proses pembuatan jamur tiram. Dimulai dengan membuat baglog (inang parasit jamur tiram/media tumbuh jamur). Serbuk kayu llimbah mesin somer ternyata menjadi bahan dasar untuk membuat baglog.

Serbuk kayu somer dicampur dengan dedak halus lalu diisi ke dalam plastik baglog. Plastik baglog ini dipadatkan kemudian difermentasi dan ditutup dengan terpal selama satu hari. Ditutup rapat agar kedap udara.

Hari berikutnya baglog yang telah difermentasi dikukus menggunakan drom (manual). Dipanaskan hingga 8 jam supaya bakteri yang mengandung racun mati.

Setelah dipanaskan kemudian didinginkan dan disimpan di ruangan yang kedap udara selama 15 menit.
Ruangannya disemprot/disterilisasi agar kuman atau bakteri mati. Setelah dingin lalu diisi dengan bibit.jamur.

“Sekali masak bisa sampai 130 baglog menggunakan dromn dan kayu api. Saya juga menggunakan kompor yang dirakit sendiri. Bahan bakarnya pakai oli kotor..1 baglog bisa menghasilkan rata-rata 7 ons jamur”, ujar Sem.

Kini jumlah baglog sebanyak 3000 buah.1 baglog bisa menghasilkan rata-rata 7 ons jamur. Masa panen selama 4 bulan. Masa panem jamur tiram 4 kali untuk 1 baglog.*(Robert Perkasa) bersambung

(Semiloka Burung Indonesia/Bagian-2)“Tanpa tata kelola yang baik, anggaran sebesar laut pun akan hilang tanpa memberikan outcome yang jelas. Kalau IKU bisa dikerjakan di Manggarai Barat, percaya, tidak ada pekerjaan yang dikerjakan masing-masing. IKU ini bisa mengilangkan ego sektoral.
” (Joko Tri Hariyanto)

KOMODOPOS.com-LABUAN BAJO-Paradigma baru konservasi kini mengarusutamakan prinsip keseimbangan ekosistem. Lingkungan dengan segala keragaman hayatinya serentak masyarakat dengan kearifan lokal yang hidup di dalamnya. Tujuan akhirnya adalah harmoni dan terintegrasi antara kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial baik untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Lestari alamnya, sejahtera masyarakatnya.Akan tetapi perubahan paradigma sebaik apapun jika tidak diikuti dengan perbaikan sistem tata kelola perencanaan, penganggaran dan pembangunan berkelanjutan berbasis ekologos tidak akan pernah terwujud. Selanjutnya, tata kelola sebagus apapun akan sia-sia jika masyarakat di sekitar kawasan konservasi diabaikan,Joko Tri Haryanto dari Badan Koordinasi Fiskal Nasional Kementerian Keuangan RI mengemukakan hal itu dalam forum Seminar dan Lokakarya (Semiloka) yang digelar Burung Indonesia di Meeting Room Hotel Jayakarta, Jumat petang (31/1/2020).Semiloka Burung Indonesia bertajuk, “Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Ekologi; Langkah Menuju Pembiayaan Konservasi Berkelanjutan”.Foto : istimewa/Google

Pemberdayaan Masyarakat

Joko menegaskan, konservasi tidak berada di ruang hampa. Di kawasan konservasi ada masyarakat dengan kearifan lokal yang hidup di dalamnya. Masyarakat butuh makan, butuh biaya pendidikan. Kerja konservasi itu jangka menengah dan jangka panjang. Karena itu pendekatan konservasi harus dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi.

“Jika pendekatan ekonomi tidak dimasukkan dalam nyawa konservasi, maka yang terjadi benturan. Begitu terjadi benturan maka kerja konservasi itu selesai atau gagal”, kata Joko.

Hal senada diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (DP4D) Kabupaten Manggarai Barat,Drs. Yohanes Sales Sodo Ia menyebutkan bentang alam Mbeliling merupakan nyawa kota Labuan Bajo yang harus dilestarikan. Ia mengungkapkan hal itu terkait pengembangan kota Labuan Bajo sebagai kota destinasi wisata nasional super premium yang kini dilakukan secara masif. Menurut Jhon Sodo, geliat pembangunan kota Labuan Bajo jika tidak dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan akan menimbulkan disparitas yang sangat jauh. Jhon Sodo mengkhawatirkan kesenjangan antara kota dan desa ini kemudian dapat melahirkan intervensi masyarakat terhadap kawasan hutan dilakukan secara masif pula akibat pendekatan pemerintah yang kurang efektif meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.Karena itu, kata dia, pilihan program dan kegiatan yang efektif harus didorong demi peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor primer. Program- program itu langsung mengarah ke pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi.”Kita harus mendorong itu agar jangan sampai disparitasnya sangat jauh karena pembangunan priwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya dilakukan sangat masif”, kata Jhon Sodo.Pendekatan Indeks Kinerja Utama

Joko Tri Hariyanto menegaskan, kawasan konservasi bukan benda.mati. Kerja konservasi membutuhkan perbaikan pola prilaku sistem tata kelola pemerintah. Mengubah dari sebelumnya bersifat cost centre (bergantung pada biaya) menjadi revenue generated. Artinya, pembiayaan konservasi tidak hanya bersandar pada soal biaya melainkan mengenerating outcome. Mengubah pola prilaku sistem tata kelola pemerintahan dari sekedar mengejar target menjadi memperbaiki kualitas belanja. Dari ego sektoral menjadi kolaborasi lintas sektoral.”Dengan perubahan pola prilaku tata kelola ini, ke depannya diharapkan bisa mengubah semua persoalan sektoral. Bagaimana kita bersama menjadikan urusan sektoral itu menjadi urusan bersama. Kita tidak lagi bicara ego sektoral. Sehingga semua bisa kita kerjakan”, kata JokoIa menambahkan, ketika pendanaan publik itu bisa dikerjakan secara bersama, langkah berikutnya menetapkan satu indikator kinerja menjadi dasar alokasi perencanaan pembangunan berkelanjutan. Joko optimis, perbaikan sistem tata kelola pemerintahan sebagaimana dikatakan tadi, akan menghasilkan perencanaan pembangunan berkelanjutan di negara ini lebih baik.”Kita percaya bahwa negara ini akan dikelola dengan lebih baik. Karena yang bisa memperbaiki ego sektoral itu bukan alokasi anggaran yang terus dinaikkan melainkan perbaikan sistem tata kelola. Tata kelola itu kuncinya”, tandas Joko.Kapasitas pendanaan publik, baik APBN maupun APBD itu terbatas. Karena itu, kita butuh kerja sama lintas sektoral, berkolaborasi antara berbagai stakeholder, NGO, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sipil dll.”Tanpa tata kelola yang baik, anggaran sebesar laut pun akan hilang tanpa memberikan out come yang jelas”, ujar Joko.Ia jelaskan agenda pertama pemerintah saat ini adalah perbaikan. tata kelola. Langkah selanjutnya setelah perbaikan tata kelola mengubah paradigma sektor. Dari egi sektoral menjadi lintas sektor/kolaborasi atau kerja sama.”Kerja ego Sektoral itu membelenggu kita. Karena semua kaca mata yang dipakai hanya kaca mata sektoral masing-masing”, tandas Joko.
Lebih detail, Joko menjelaskan cara menghilangkan ego sektoral, yaitu dengan pendekatan Indeks Kinerja Utama (IKU). IKU ini dirumuskan di bawah Visi-misi-RPJM-Renstra-Renja-IKU.IKU inilah yang setiap tahun akan selalu dimonitor dan dievaluasi.“Bayangkan kalau kerja konservasi itu menjadi IKU-nya Bupati Manggarai Barat.. IKU bupati ini akan diturunkan kepada semua pimpinan OPD (kepala-kepala dinas) Semua kepala dinas pasti akan berpikir kontribusi masing-masing terhadap pemenuhan IKU Bupati. Karena kalau tidak diikuti oleh para pimpinan OPD, maka IKU Bupati merah”, urai Joko menerangkan.Joko sangat optimis kalau IKU bisa dikerjakan di Manggarai Barat. percaya, tidak ada pekerjaan yang dikerjakan masing-masing. IKU ini bisa mengilangkan ego sektoral.”Kalau pada saat bupati mempresentasikan konservasi, yang dengar hanya dinas Lingkungan Hidup. Dinas-dinas yang lain kerja masing masing. Akibatnya program konservasi tidak nyambung. Yang terjadi sama-sama kerja, bukan kerja sama”, imbuhnya.*(Robert Perkasa) bersambung

KOMODOPOS.com-LABUAN BAJO-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (DP4D) Kabupaten Manggarai Barat,Drs. Yohanes Sales Sodo menyebutkan bentang alam Mbeliling merupakan nyawa kota Labuan Bajo yang harus dilestarikan.Terkait pengembangan kota Labuan Bajo sebagai kota destinasi wisata nasional super premium dilakukan secara masif. Jhon Sodo mengatakan geliat pembangunan kota Labuan Bajo jika tidak dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan akan menimbulkan disparitas yang sangat jauh. Kesenjangan antara kota dan desa ini kemudian melahirkan intervensi terhadap kawasan hutan dilakukan secara masif pula akibat pendekatan pemerintah yang kurang efektif meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.Karena itu, kata dia, pilihan program dan kegiatan yang efektif harus didorong demi peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor primer. Program- program itu langsung mengarah ke pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi.”Kita harus mendorong itu agar jangan sampai disparitasnya sangat jauh karena pembangunan pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya dilakukan sangat masif”, kata Jhon Sodo.Jhon Sodo mengungkapkan hal itu ketika mempresentasikan materi bertopik, “Peluang Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Ekologi di Kabupaten Manggarai Barat” dalam forum Seminar dan Lokakarya (Semiloka) yang diselenggarakan Burung Indonesia, Jumat (31/1/2020) di Meeting Room Hotel Jayakarta, Labuan Bajo.

“Ada beberapa kawasan hutan yang menjadi nyawa, misalnya hutan Mbeliling, hutan bowosie dan beberapa kawasan di kecamatan Macang Pacar. Kalau ini tidak dijaga secara baik atau diintervensi secara berlebihan akibat pendekatan pemerintah yang kurang efektif meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, maka ini bisa merusak jangka panjang daerah ini. Nah ini yang harus dipikirkan melalui pilihan- pilihan program terutama soal tata ruang”, kata Jhon Sodo.

Ia melanjutkan, Labuan Bajo menjadi pusat pertumbuhan destinasi wisata nasional super premium. Di satu sisi kita mengharapkan banyak sumber daya buangan di Labuan Bajo dan sekitarnya. Tetapi di sisi lain kita membangun desa. Menurut Jhon Sodo, desa harus dibangun supaya disparitasnya tidak terlalu jauh.”Ada satu hal yang kita takuti ketika kesenjangan kota dengan desa itu terjadi. Ketika masyarakat kita tidak diberdayakan, maka intervensi terhadap lingkungan akan semakin besar dan masif. Ini yang kita takuti”, ujar dia.Jhon Sodo mengungkapkan, peluang impelemtasi perencanaan dan pengganggaran berbasis ekologi di Manggarai Barat memang tidak jelas terdapat dalam visi dan misi pembangunan Manggarai Barat oleh Bupati dan Wakil Bupati. Tetapi di visi terdapat kata ‘ramah’, yang memiliki banyak dimensi, termasuk lingkungan hidup.”Kata “ramah” sebagai bagian dari visi pemerintah Manggarai Barat bisa dimaknai sebagai lingkungan hidup yang ramah dan harmonis”, ungkapnya.Tahun 2020, Lingkungan Jadi Isu Utama

Lebih jauh Jhon Sodo menjelaskan, tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabuoaten Manggarai Barat menetapkan isu lingkungan hidup sebagai isu utama dalam pembangunan. Peluang untuk itu terdapat dalam produk kebijakan Permen Nomor. 14 Tahun 2018 Tentang Pariwisata berkelanjutan yang di dalamnya terdapat satu poin mengatur tentang lingkungan hidup.

“Khusus untuk RPJM yang akan datang kita sudah menempatkan isu lingkungan sebagai isu utama. Kita tidak punya pilihan karena branding bisnisnya pariwisata dengan landscape kita tidak beraturan dan rentan bencana. Karena itu maka pilihannya adalah perencanaan pembangunan berbasis lingkungan”, kata Jhon Sodo.Ia menambahkan, pemerintah pusat telah memberikan dua dokumen perencanaan pembangunan yang mememuhi aspek lingkungan dan sosial budaya dan tata kelola menjadi perhatian.”Dari poin-poin rekomendasi pemerintah pusat itu sudah ada dua dokumen untuk dimasukkan dalam RPJM kita yang akan datang. Demikian juga rencana penanggulangan bemcana daerah sudah disusun oleh pemerintah pusat. Itu dua dokumen menjadi rujukan kami ke depan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berbasis lingkungan. *(Robert Perkasa) bersambung