
(Catatan Komodopos.com di Hari Pers Nasional 9 Februari 2020/Bagian-3/Habis)
KOMODOPOS.com-LABUAN BAJO-Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium kini melebar ke kawasan selatan kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, Presiden Jokowi hanya menyebut 5 zona yang harus ditata di Labuan Bajo. Bukit Pramuka, Kampung Air, Pelabuhan Peti Kemas dan Dermaga Penumpang, Kawasan Marina, serta Kampung Ujung. Namun di tengah perjalanan, pemerintah pusat menyasar Tana Mori yang terletak di pesisir pantai selatan desa Golo Mori, kecamatan Komodo. Tana Mori ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menguat sinyal, kawasan Tana Mori itu ditentukan menjadi tempat penyelenggaraan KTT Ekonomi G20 dan Asean Summit pada tahun 2023 mendatang. Taktik Presiden Jokowi mengeksplor potensi kepariwisataan Nusa Tenggara Timur.
Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi masyarakat di kawasan selatan kecamatan Komodo. Khususnya bagi masyarakat di desa Warloka, desa Golo Mori dan desa Tiwu Nampar yang telah lama merindukan infrastruktur jalan aspal, jaringan listrik dan komunikasi. Dan kerinduan warga di kawasan itu sebentar lagi terobati oleh kemurahan kawasan alam selatan Tana Mori.
Sekilas menoleh jejak kaki Presiden Jokowi dan para Menterinya ketika mengunjungi Labuan Bajo. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, menyebut Labuan Bajo di diproyeksikan untuk menjadi calon lokasi pertemuan KTT APEC pada 2024 atau pun KTT G20 pada 2023.
Terkait hal itu, Luhut mendarat di Bandara Komodo oada Jumat, (27/12/2019). Kedatangan Luhut kala itu atas perintah Presiden Jokowi.

“Saya mau lihat, perintah Presiden, kita berharap ya mudah-mudahan bisa jadi ya itu (Labuan Bajo) untuk APEC atau G20 Meeting,” kata Luhut Pandjaitan di sela open house Natal 2019 di kediaman dinasnya di Jakarta, Rabu (25/12/2019). Ia mengungkapkan rencana tersebut saat ditanya awak media mengenai rencana liburan akhir tahunnya. Menurut Luhut, kunjungannya ke Labuan Bajo itu pun tidak sepenuhnya untuk berlibur karena ia ingin mengerjakan tugas dari Presiden Joko Widodo itu.
Dikutip dari ANTARA, Indonesia terus mengambil peluang untuk bisa unjuk gigi menggelar sejumlah kegiatan penting dunia. Setelah sukses menjadi tuan rumah Asian Games dan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia pada 2018, Indonesia juga menyasar agenda internasional lainnya, termasuk Olimpiade 2032. Indonesia juga akan mengajukan diri jadi tuan rumah KTT APEC (2024), KTT Ekonomi G20 (2023), dan Ketua ASEAN (2022) sebagai peta solusi diplomasi ke depan.
Tidak lama kemudian, giliran Presiden Jokowi mengunjungi Labuan Bajo, Minggu (19/1/2020). Masih segar dalam ingatan saya pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur NTT dan Bupati Mabar yang digelar di Plataran Komodo Resort, Senin (20/1/2020). Saat itu Presiden Jokowi menyebut 5 zona yang harus ditata di Labuan Bajo. Bukit Pramuka, Kampung Air, Pelabuhan Peti Kemas dan Dermaga Penumpang, Kawasan Marina, serta Kampung Ujung.
Presiden Jokowi juga menyebut Rp1,2 triliun khusus untuk membenahi Bandara Komodo. Selain itu, peningkatan infrasrtuktur jalan dan trotoar di kota Labuan Bajo juga akan diperbaiki. Sarana dan prasarana air baku berupa bendungan dan pengolahan sampah juga dibemahi. Total anggaran yang digelontorkan untuk itu sebesar Rp 970 miliar.
Kementerian PUPR juga merincikan bahwa tahun 2020 menggelontorkan Rp 250 miliar untuk peningkatan rekonstruksi jalan, pelebaran, penataan trotoar, pemeliharaan rutin, dan pembangunan drainase. (Komodopos.com, Selasa ,21/1/2020).
Selanjutnya, Jumat (31/1/2020) sejumlah Kementerian terkait menggelar pertemuan bersama pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat di Labuan Bajo. Pertemuan itu membahas terkait pembangunan jalan menuju Golo Mori sepanjang 32 km terkait persiapan KTT G-20 dan pertemuan Asean Sumit tahun 2023 mendatang.
Kamis (13/2/2020) Wakil Gubernur NTT Yosef Nai Soi mempimpin rapat koordinasi ((rakor) di kantor Bupati Mabar terkait rencana pengembangan pariwisata di kawasan Tana Mori yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan tersebut dipersiapkan untuk pelaksanaan KTT G-20 dan pertemuan Asean Sumit tahun 2023 mendatang. Wagub Nae Soi dalam arahannya menjelaskan tujuan rakor untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan Badan Usaha yang punya wewenang dalam mengelola kawasan tersebut.

Wagub Nae Soi menyebutkan, luas lahan yang telah diimiliki PT. ISTA 338 ha.100 ha digunakan untuk membangun hotel dan Convention Hall Center. dan 50 persen dari 200 heaktar akan dibuat hutan kota. Convention Hall Centre yang dibangun tidak hanya untuk pelaksanaan KTT G20 dan Asian Summit tapi untuk kebutuhan jangka panjang.
Ia juga menjelaskan, pengelola infrastruktur kawasan Tana Mori adalah Badan Usàha yang ditunjuk oleh pemerintah pusat Sedangkan untuk infrastruktur jalan menuju kawasan Tana Mori àkan dibangun oleh pemerintah.
Wagub juga mengajak warga lokal di kawasan itu untuk membangun home stay. “Pèngusaha besar dari luar NTT tidak diperbolehkan untuk membangun homestay. Mereka hanya diberi kesempatan untuk membangun hotel saja”, ujarnya.
Direktur PT. ITDC, Edwin dalam rakor itu memaparkan, tanah 100 ha di Tana Mori akan dibangun dua hotel dan resort berbintang 5, satu hotel berbintang 4, Convention Hall, Marina dan area bisnis. (Komodopos.com, Jumat ,15/2/2020)
Dari kunjungan maraton Presiden Jokowi berikut pertemuan-pertemuan yang digelar di Labuan Bajo menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia mempersiapkan berbagai hal terkait perhelatan forum internasional tersebut. Kendati masih 3 tahun yang akan datang, namun persiapan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan, kini tengah dikebut.

Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Barat kini fokus menggenjot peningkatan ruas jalan menuju Kawasan Ekonomi Khusus Tana Mori, lokasi perhelatan Forum internasinal tersebut. Kepala Dinas PUPR Mabar, Ir.Oktavianus Andi Bona menyebut trase jalan ke kawasan tersebut mulai dari Simpang Pede-Nanga Na’e – Mbrata – Nalis – Cumbi – Kenari – Golo Mori – hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tana Mori sepanjang 32 km segera dibangun mulus tahun 2020.
Menurut Ovan Adu, ruas jalan tersebut lebih pendek, hanya 32 Km. Selain itu, ruas ini juga dapat dimaanfaatkan untuk akses menuju TPA Warloka karena lebih singkat ketimbang dari Simpang Pede – Nanga Na’e – Mbrata – Lemes – Kaca – Mbuhung – Kenari – Golo Mori – hingga kawasan KEK Tana Mori sepanjang 36 km atau dari Simpang Nggorang – Tana Dereng – Roang – Benteng – Lemes – Kaca – Mbuhung – Kenari – Golo Mori – hingga kawasan KEK Tana Mori sepanjang 39 km.
Ovan Adu menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya turun sosialisasi kepada masyrakat terkait rencana pengerjaan jalan tersebut. Sosialisasi ini penting dilakukan karena lebar jalan yang dibutuhkan total 20 m. Jika masyarakat yang tinggal di sepanjang ruas jalan Simpang Pede-Nanga Na’e – Mbrata – Nalis – Cumbi – Kenari – Golo Mori sepakat, maka pihaknya siap memulai.
“Rencananya begitu, kalau masyarakat sepanjang ruas jalan tersebut setuju. Dalam waktu dekat saya turun sosialisasi kepada masyarakat karena lebar jalan yang dibutuhkan total 20 m. Akan tetapi kalau masyarakat di sana tidak sepakat, maka kita rubah trasenya ke trase lama, yakni dari Simpang Pede atau dari Nggorang”, kata Ovan Adu.(Komodopos.com, Jumat, 15/2/2020).

Golo Mori di desa Golo Mori, kawasan selatan kecamatan Komodo
Mata dunia kini tengah terpana ke kawasan alam selatan Tana Mori. Angin segar atau berkah bertiup kencang. Tidak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa suatu saat kawasan Tana Mori itu menjadi tanah terjanji, khususnya bagi masyarakat yang menghuni kawasan selatan kecamatan Komodo. Tentu saja bukan hanya infrastruktur jalan aspal yang bakal mulus. Jaringan listrik, komunikasi, dan lain-lain pasti datang. Mata pemerintah sedang fokus melirik ke selatan. Cerdaskah masyarakat di kawasan Selatan Komodo mengartikulasikan taktik Presiden Jokowi? * (Robert Perkasa)